Setiap tahunnya biaya naik haji baik haji reguler maupun haji khusus / plus pasti berbeda-beda, Call/Wa. 0851-00-444-682 hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen harga untuk kebutuhan pokok naik haji seperti biaya transportasi dan akomodasi termasuk living cost yang dibutuhkan jamaah selama berada di tanah suci sangat fluktuatif. Selain menyediakan paket-paket haji onh plus, umrah dan tour muslim sebagai bentuk layanan yang tersedia, Travel Aida Tourindo Wisata juga berusaha menghadirkan mutowif (pembimbing) ibadah umroh haji yang ahli dan mendalami bidang Fiqih Islam, terutama untuk masalah ibadah umrah dan haji.

Kami berusaha memberikan bimbingan mulai sebelum berangkat, saat pelaksanaan dan setelah ibadah haji dan umroh, ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada jamaah, bahwa ibadah yang dijalani telah sah sesuai petunjuk Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Travel kami juga menggunakan penerbangan yang langsung landing Madinah sehingga jamaah bisa nyaman selama perjalanan umroh bersama kami.

travel umroh Pancoran Mas

SEJARAH PULAU TIDUNG Indonesia terkenal dengan ragam budaya dan wisatanya, tak ketinggalan tempat wisata yang berada di daerah jakarta utara ini, tepatnya di suatu pulau dengan nama pulau tidung.Banyak orang berdatangan untuk berwisata ke pulau indah ini, karena keunikan dan keindahan pulau ini, tempat wisata ini tentunya mempunyai sejarah tersendiri, kenapa harus dinamakan pulau tidung.mari kita simak sejarahnya pulau tidung.

SEJARAH PULAU TIDUNG

By  :  Bro Iman

 

Indonesia terkenal dengan ragam budaya dan wisatanya, tak ketinggalan tempat wisata yang berada di daerah jakarta utara ini, tepatnya di suatu pulau dengan nama pulau tidung.Banyak orang berdatangan untuk berwisata ke pulau indah ini, karena keunikan dan keindahan pulau ini, tempat wisata ini tentunya mempunyai sejarah tersendiri, kenapa harus dinamakan pulau tidung.mari kita simak sejarahnya pulau tidung.


Pada Awalnya Pulau Tidung diambil dari nama tempat yang ada di daerah Kalimantan Timur , tepatnya dari desa malinau yaitu "tana tidung"Kok diberi  nama "tidung" kenapa ? karena yang memberi nama pada waktu itu adalah seorang Raja besar dan terkenal di kalimantan waktu itu, dari suku Tidung.

Pada awalnya indonesia masih di jajah oleh kolonial yang bengis dan kejam, siapa yang tidak ingat penjajahan belanda selama 3,5 abad. Yang mana seorang raja ini awalnya diusir oleh kolonial belanda, karena tidak mau diajak untuk bekerjasama dan menjadi anteknya di kalimantan timur ,Hal ini di dasarkan karena ia  seorang raja sekaligus tokoh pahlawan yang tidak ingin di jajah oleh kolonial belanda pada waktu itu. Nama dari Raja pada waktu itu adalah Raja Pandita alias Kaca alias Sapu.

Dalam perjalannanya di usir dari tana tidung, akhirnya raja pandita meneruskan perjalannanya tak tentu arah dan tujuan, mau kemana, ketemu siapa, diliputi rasa bingung yang tak karuan.Sepanjang perjalanan, akhirnya
dia sampai di jepara, setelah itu ia meneruskan perjalanan nya dengan tekad yang mulia ini, akhirnya sampailah ia di pulau terpencil, di pinggiran jakarta, yang sekarang terkenal dengan nama pulau tidung ini.

Hari berganti hari, terus berlalu, hingga berganti bulan dan tahun, yang mana dengan keberadaan raja pandita di pulau tidung itu tidak ada satu orangpun yang tahu kalau dia adalah seorang raja yang pertamakali datang ke pulau tidung itu adalah seorang raja dari kalimantan Timur.Karena raja pandita pergi dari kalimantan timur, tidak membawa gelar sebagai raja, karena waktu itu tidak di dampingi oleh para prajuritnya.Raja pandita pada waktu itu hanya dikenal dengan sebutan "Kaca".
Sampai meninggalnya pun Kaca hanya dikenal sebagai masyarakat biasa yang tidak beda dengan masyarakat lainnya.


Beberapa puluh Tahun kemudian datanglah sekelompok keluarga Raja Pandita dari Kalimantan Timur dan mencari tahu tentang keberadaan raja pandita.Pulau ini mengapa bernama Pulau Tidung? singkat cerita keluarga Raja Pandita dari Kaltim bertemu dengan keluarga Kaca di Pulau Tidung  ketika keluarga Raja Pandita Bertanya kepada keluarga Kaca dan ternyata menurut kelurga Raja Pandita bahwa Kaca adalah nama kecil Raja Pandita sebelum diangkat dari Raja.
dan akhirnya keduanya mengambil kesimpulan bahwa nama Pulau Tidung di beri nama dari Raja Pandita yang berasal dari tanah tidung Kalimantan Timur.

Itulah sejarah singkat tentang keberadaan pulau tidung yang sekarang banyak di kunjungi oleh wisatawan,
baik dari dalam negeri, maupun luar negeri.

Sejarah yang lainnya tentang pulau pulau di sekitar pulau tidung akan saya ceritakan di www.pulautidungjaya.com

 

sumber : http://pulautidungjaya.com

saco-indonesia.com, Setelah sempat naik sampai menembus 230 centimeter atau siaga I pada pukul 00.20 WIB dini hari , ketinggian

saco-indonesia.com, Setelah sempat naik sampai menembus 230 centimeter atau siaga I pada pukul 00.20 WIB dini hari , ketinggian air di Bendung Katulampa, Bogor, sejak pukul 08.00 WIB pagi kembali turun. Kini ketinggian air telah menjadi 100 sentimeter dengan status siaga III, Kamis (30/01).

Pasalnya, menurunnya tinggi muka air sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, dikarenakan wilayah Bogor, khususnya kawasan Puncak, tidak lagi diguyur hujan seperti hari sebelumnya Rabu (29/01).

"Cuaca hari ini di kawasan Puncak dan Bendung Katulampa mendung. Ketinggian air juga sudah surut 100 sentimeter dengan status siaga III," kata Kepala Pengawas Bendung Katulampa Andi Sudirman, Kamis (30/01).

Meski demikian Andi juga telah mengimbau kepada warga Jakarta, khususnya yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung agar terus waspada. "Karena tidak menutup kemungkinan air akan kembali meningkat, karena cuaca mendung dan seperti akan kembali turun hujan," ungkapnya.

Seperti yang telah diketahui, dikarenakan hujan tak kunjung reda sejak Rabu (29/01) dini hari hingga malam, ketinggian air sungai Ciliwung di Bendung Katulampa cepat merangkak naik, dan juga sempat menembus rekor tahun 2014 ini dengan ketinggian 230 centimeter dan telah terjadi sekitar pukul 00.20 WIB dini hari, Kamis (30/01).

Kenaikan itu telah terjadi hanya berselang beberapa menit, pada pukul 22.00 WIB masih 130 centimeter (siaga III), kemudian pada pukul 22.39 WIB 160 cm (siaga II) dan pukul 22.50 WIB naik ke 180 centimeter dan pukul 23.00 WIB ketinggian air 190 cm (siaga II) dan pada pukul 23.05 WIB naik kembali telah menjadi 200 cm (siaga I), dan pukul 23.27 WIB tinggi muka air menyentuh 220 centimeter (siaga I) dan terakhir puncaknya pada pukul 00.20 WIB air naik hingga 230 centimeter (siaga I).


Editor : Dian Sukmawati

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

Artikel lainnya »