Setiap tahunnya biaya naik haji baik haji reguler maupun haji khusus / plus pasti berbeda-beda, Call/Wa. 0851-00-444-682 hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen harga untuk kebutuhan pokok naik haji seperti biaya transportasi dan akomodasi termasuk living cost yang dibutuhkan jamaah selama berada di tanah suci sangat fluktuatif. Selain menyediakan paket-paket haji onh plus, umrah dan tour muslim sebagai bentuk layanan yang tersedia, Travel Aida Tourindo Wisata juga berusaha menghadirkan mutowif (pembimbing) ibadah umroh haji yang ahli dan mendalami bidang Fiqih Islam, terutama untuk masalah ibadah umrah dan haji.
Kami berusaha memberikan bimbingan mulai sebelum berangkat, saat pelaksanaan dan setelah ibadah haji dan umroh, ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada jamaah, bahwa ibadah yang dijalani telah sah sesuai petunjuk Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Travel kami juga menggunakan penerbangan yang langsung landing Madinah sehingga jamaah bisa nyaman selama perjalanan umroh bersama kami.
saco-indonesia.com, Dalam kunjungan kerja selama tiga hari kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sempat meninjau
saco-indonesia.com, Dalam kunjungan kerja selama tiga hari kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sempat meninjau ke pabrik tahu dan toko di Sumedang, Jawa Barat. SBY telah menyebut ada persoalan suplai kedelai dan stabilitas harga.
"Saya juga telah melihat industri rakyat, usaha mikro kecil dan menengah, industri tahu Sumedang ya, ada persoalan kedelai baik suplai maupun stabilitas harganya dan secara umum apa yang harus negara lakukan untuk kembangkan UMKM," ujar SBY, sebelum membuka ratas, pagi ini, di Kantornya, Jumat (7/2).
SBY juga telah mengingatkan kembali ketika UMKM mengalami krisis dan bagaimana pemerintah bisa meminimalisir hal itu. SBY juga berpesan kepada kepala daerah, Gubernur untuk dapat mendorong usaha rakyat kecil dan menengah di daerahnya masing-masing.
"Dulu waktu kita alami krisis, ekonomi kita, usaha kecil menengah kita rontok, itu akan bisa meminimalisir dampaknya, sekarang Alhamdulillah investasi terus tumbuh, bukan hanya usaha besar tapi juga kecil dan menengah tumbuh baik," ujar SBY.
"Saya sampaikan gubernur agar usaha kecil dan menengah ini di dorong," ujarnya lagi.
Dalam kunjungan kerja, SBY beserta rombongan telah mengunjungi pabrik dan toko tahu Palasari di Jalan Mayor Abdurachman, Sumedang Utara, Jawa Barat. SBY juga sempat mencicipi tahu yang digoreng oleh Bu Ani Yudhoyono yang ikut meninjau dalam rombongan.
Editor : Dian Sukmawati
TIPS MEMASANG BRACKET TV DI DINDING
saco-indonesia.com, Memasang bracket TV memang tidaklah semudah menempatkan TV itu sendiri karena erat sekali hubungannya dengan
saco-indonesia.com, Memasang bracket TV memang tidaklah semudah menempatkan TV itu sendiri karena erat sekali hubungannya dengan lubang bor yang akan membekas ketika kita memindahnya. Jika tidak tepat, bukan hanya sisa bekas bor yang tidak sedap dipandang saja , namun juga rumitnya ketika kita menambal dinding sisa bekas bor tersebut. Nah, agar leih cepat dan tepat, berikut saya sajikan tips untuk memasang bracket TV dinding.
Tips untuk Memasang Bracket TV di Dinding
Dalam memasang bracket TV yang baik, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, sehingga kita akan merasa aman dan nyaman dalam menempatkan serta menonton TV tersebut. Dari pengalaman saya selama ini, dalam memasang bracket TV dinding perlu mengikuti langkah-langkah berikut:
Penentuan lokasi ini juga sangat penting karena disitulah TV kita akan kita tonton, dan tentu masing-masing ruangan telah memiliki tingkat kenyamanan sendiri. Sobat bisa saja menempatkan bracket TV di kamar atau ruang tamu. Setelah itu, usahakan bracket dipasang di dekat stop kontak, sekaligus akan menghadap kemana.
Gunakan Water Pass
Agar posisi TV nantinya akan simetris dan tidak miring, usahakan harus menandai titik dinding yang akan kita bor dengan menggunakan pencil. Ukur kesamaan tingginya memakai water pass, yang dapat sobat gangi dengan menggunakan selang yang diisi air. Ketepatan posisi kanan kiri tidak hanya akan memberi kenyamanan ketika menonton TV, namun juga seni yang sesuai estetika. Bayangkan jika TV kita posisikan miring.
Pastikan kekuatan dinding
Setelah memberi tanda titik yang sesuai dan sama tinggi, pastikan kekuatan dinding yang akan sobat bor. Umumnya, fischer (penahan skrup di dinding) akan dapat menempel sempurna jika tertanam pada benda keras, seperti batako atau batu bata. Fischer tidak akan menancap sempurna ketika telah diletakkan di sekat antara batu bata di dinding.
Coba dengan beban yang lebih berat
Setelah bracket terpasang, ukur kekuatannya dengan menggunakan barang yang beratnya dua kali lipat dari berat LED TV sobat. Jika perlu, pakailah bracket itu untuk bergelantung untuk memastikan kekuatan bracket setelah terpasang di dinding. Tentu sobat tidak ingin LED TV sobat tiba-tiba jatuh karena bracket tidak kuat menahannya bukan?
Pasang TV dengan hati-hati
Memasang TV ke bracket umumnya telah membutuhkan teknik khusus agar skrup-skrup terpasang sempurna. Cari teman atau bantuan untuk memegang TV disaat sobat memasang skrup-skrup tersebut. Jadi intinya, TV dipsang terakhir setelah bracket terpasang.
Itulah sekilas tentang tips memasang bracket TV di dinding. Memang agak rumit, namun dengan kehati-hatian dan ketepatan dalam memasangnya, hasilnya akan sangat elegan. TV sobat tidak hanya nyaman ditonton namun juga memberikan nuansa interior ruangan yang lebih indah. Selamat mencoba dan semoga sukses. Salam.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”
Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging
At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.