diposkan pada : 13-02-2017 20:56:35

Kementerian Agama berencana akan membenahi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau travel umrah. Irjen Kementerian Agama M. Jasin menyatakan, pembenahan ini dilakukan secara bertahap dengan mengindahkan aturan yang ada.

Langkah Kemenag ini mendapat respons positif dari pihak penyelenggara umrah dan pihaknya sangat mendukung upaya perbaikan penyelenggaraan umrah tersebut. Pihaknya setuju dengan dilakukan penertiban travel umrah nakal yang dapat merugikan masyarakat.

Kita sepakat penyelenggaraan umrah harus lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai ada lagi jamaah yang menjadi korban penelantaran atau tidak jadi berangkat karena kesalahan biro umrah.

Regulasi pemerintah saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Proses untuk mendapatkan izin penyelenggaraan umrah juga tidak mudah. Begitu pula dengan evaluasi izin biro travel yang sudah ada, semua dilakukan secara ketat.

Pemerintah kini semakin ketat, ini bagus. Nantinya mereka yang menyelenggarakan umrah adalah travel umrah yang memang kredibilitasnya telah terjamin.

Diimbau kepada seluruh masyarakat juga harus lebih mewaspadai dan teliti dalam memilih jasa penyelenggara umrah.

Jangan hanya karena harga murah. kalian percaya begitu saja. Sebaiknya, Periksa dahulu apa fasilitas yang ditawarkan dan di dapatkan dengan harga murah. Di mana penginapan selama di Tanah Suci dan maskapai penerbangan yang digunakan. Semua harus jelas, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Patokan harga umrah saat ini memang bervariasi, tergantung fasilitas yang di dapat. “Tapi, jika terlalu murah layak dipertanyakan. Apa benar layanan mereka sesuai kualitas yang telah dijanjikan.

Dikatakan, jika ada tarvel biro yang menawarkan paket Rp 20 juta per orang, masih bisa dimaklumi. Tapi jika di bawah itu, apalagi sampai Rp 10 juta per orang hurus di cek kembali.

Sebelumnya, Irjen Kementerian Agama M. Jasin menyatakan tidak akan menutup mata terhadap travel umrah nakal yang mengakibatkan jamaahnya terlantar baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Karena itu, harus dilakukan pembenahan dan perbaikan.

Yang menyangkut aspek kriminal, seperti penipuan dan penelantaran jamaah umrah, kasusnya diserahkan kepada pihak berwajib.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan Kepolisian RI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) beberapa tahun silam tentang penindakan bagi penyelenggara umrah atau haji khusus yang melakukan penipuan atau pun penelantaran jamaahnya.

Untuk hal ini, di tegaskan Kemenag akan berusaha mengoptimalkan pembenahan melalui jalur hukum. Peristiwa penelantaran jamaah umrah oleh PPIU atau travel ilegal sudah sering terjadi. Peristiwa itu harus dihentikan.

Artikel lainnya »