diposkan pada : 09-03-2017 12:02:23

Kementerian Agama (Kemenag) sedang melakukan penggodokan aturan tentang pembatasan jangka waktu pendaftaran dan keberangkatan jamaah umrah. Kebijakan ini dilakukan karena ibadah umrah pada dasarnya bisa dilakukan kapan saja tanpa ada batasan waktu yang di tentukan, tidak seperti ibadah haji yang menggunakan sistem kuota sehingga jamaah harus menunggu bertahun-tahun lamanya.

Nomor 29 Tahun 2015 Peraturan Menteri Agama (PMA) ini kemudian dituangkan pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler yang telah ditetapkan pada 27 Januari 2016.

Dalam ketentuan umum pendaftaran haji regular tercantum, jmaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Sedangkan dalam persyaratan pendaftaran disebutkan, calon jamaah haji di usia minimal 12 tahun pada saat melakukan pendaftaran.

Dua aturan tersebut sengaja dibuat untuk membatasi jumlah jamaah haji regular yang setiap tahunnya membeludak.

Kondisi antrian haji tersebut menggambarkan antusiasme warga untuk berhaji. Jika tidak dikelola dengan rekayasa tertentu, jelas akan berdampak pada makin panjangnya antrian. Dua persyaratan, yaitu jamaah yang pernah berhaji boleh mendaftar lagi pada 10 tahun berikutnya dan usia minimal mendaftar 12 tahun diharapkan bisa mengatur dan mengurangi masa tunggu calon jamaah haji. Sebab, jika dirata-ratakan, saat ini masa tunggu pemberangkatan haji berkisar 18-19 tahun.

Aturan yang sudah mulai diterapkan pada bulan April 2016 ini juga diharapkan bisa membenahi pelayanan haji. Dengan jumlah jamaah yang tidak melewati batas kapasitas Masjidil Haram, jamaah bisa lebih tenang dalam beribadah. Semuanya bermuara pada kenyamanan jamah . jangan sampai beribadah menjadi tidak nyaman dan khusyu’ karena berdesak-desakan yang sebenarnya bisa dihindarkan dengan rekayasa kuota jamaah.

Hal ini turut menjadi pembahasan dalam kegiatan Indonesian Islamic Travel Communication Forum (IITCF) saat di Hotel Ibis (Jakarta), akhir pekan yang lalu dan Musyawarah Nasional II Kesatuan Tour and Travel Haji dan Umrah (Kesthuri) pada beberapa waktu yang lalu.

Ketua Kesthuri Sulawesi Selatan, Usman Jasad telah menyepakati dengan aturan pembatasan jangka waktu keberangkatan jamaah umrah.

"Saya menyepakati dan ini turut menjadi sebuah pembahasan dalam acara musyawarah nasional. Tujuannya adalah agar dana dari jamaah yang telah masuk tidak diinvestasikan ke sektor maupun tempat lainnya," menurut pemilik sapaan yang bernama Ujas.

Senada, Sekretaris DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia Sulawesi, M Nurhayat menyebut, pada musim umrah dalam setahun cuma berjalan tujuh bulan dari bulan safar hingga Ramadhan. Sehingga waktu untuk penjualan tidak perlu terlalu jauh dan lama hingga dua tahun, bahkan sudah ada travel yang melakukan penjualan paket hingga tahun 2019.

Menurutnya, iklim bisinis umrah perlu ada dorongan atau motivasi agar selalu fair dan tidak memakan korban termasuk cara-cara dalam penjualan paket umrah.

Pembinaan Umrah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama M Arfi Hatim memberikan penjelasan, bahwa pembatasan tersebut sebenarnya usulan dari DPR yang kini sedang melakukan pembahasan untuk dimasukkan dalam Peraturan Menteri Agama.

Jadi, akan ada batas waktu keberangkatan jamaah dengan waktu pendaftaran. Usulan yang masuk batasannya yaitu enam sampai tujuh bulan. Tapi di pastikan tidak melebihi waktu dari satu tahun, karena musim umrah ini kan hanya tujuh bulan dari bulan Safar sampai Ramadhan.
 Fenomena Umrah Murah, Kualitas dan Risiko terhadap Jamaah yang diselenggarakan oleh Indonesian Islamic Travel Communication Forum (IITCF) di Hotel Ibis, Jakarta, pada akhir pekan lalu. Dengan aturan tersebut, calon jamaah umrah sudah mengetahui dengan pasti waktu keberangkatannya saat mendaftar. “Mari kita do’akan agar aturan ini bisa terealisasi.

Artikel lainnya »